Insentif Bagi Industri Hilir

insentif industri hilirPerekonomian yang kuat pada suatu negara didukung oleh industri hilir. Produk jadi dari industri hilir memiliki nilai tambah ekonomi yang sangat tinggi. Produk ini juga membuktikan nilai identitas budaya yang tinggi dari suatu bangsa. Oleh karena itu, pemerintah sudah berada di jalur yang benar membuat arah kebijakan perekonomian untuk mengangkat industri hilir. Kebijakan perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah berupa pemberian insentif bagi pelaku usaha. Kebijakan insentif ini dikeluarkan oleh lembaga negara seperti kementerian keuangan, kementerian perdagangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

Pemerintah sering mengeluarkan kebijakan insentif menteri berupa pajak. Insentif menteri berupa pajak tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2008. Insentif menteri ini berlaku untuk investasi yang baru berjalan. Persyaratan yang lain yaitu investasi baru ini minimal mampu menyerap tenaga kerja 1.000 orang. Pemerintah berharap pada insentif menteri ini mampu menarik investor untuk menanamkan modal di industri hilir. Industri hilir yang dimaksudkan oleh pemerintah yaitu olahan minyak sawit, karet dan kakao.

Industri sekunder belum menjadi prioritas pemerintah untuk diberi insentif. Industri sekunder yang hanya memproduksi produk setengah jadi justru sedang direm perkembangannya. Pemerintah malah berharap pada industri sekunder untuk mengembangkan industri hilir. Misal, produsen roasted cofee diharapkan oleh pemerintah mau memproduksi kopi instant kemasan sebagai produk akhirnya.

Insentif menteri juga akan diberlakukan pada industri hilir berupa penggunaan bahan bakar gas (BBG). Insentif ini dialokasikan bagi transportasi umum. Armada taksi, bus, angkutan kota yang sudah menggunakan bahan bakar gas akan diberi harga khusus oleh pemerintah. Moda transportasi yang digunakan oleh perusahaan swasta dapat menikmati harga bahan bakar gas ini. Hanya saja pelat kendaraan tersebut diubah terlebih dahulu menjadi pelat kuning.

Kenyataan di lapangan, pelaku usaha merespon insentif menteri ini tidak begitu antusias. Industri yang telah berjalan dan beroperasi menganggap insentif tersebut tidak menguntungkan mereka. Kalangan industri berharap insentif menteri menyentuh pajak secara riil. Misalnya, PPh untuk badan usaha diturunkan dari 28 persen menjadi 25 persen. Insentif fiskal perdagangan luar negeri untuk bea masuk dan keluar barang sangat diharapkan oleh pelaku usaha. Alasannya insentif tersebut dapat menekan biaya operasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>