prosedur ekspor indonesia

Beberapa Tahapan dalam Prosedur Ekspor Barang

Prosedur ekspor Indonesia diatur oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Peraturan perdagangan luar negeri mencakup tata niaga barang ekspor, bea keluar barang dan surat izin kegiatan ekspor. Tahapan prosedur ekspor harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Tata niaga barang ekspor berupa pemeriksaan barang yang dilakukan oleh surveyor dan tata cara pengiriman barang. Bea keluar barang berupa pengenaan tarif beserta pengenaan pajak ekspor atau pajak ekspor tambahan. Surat izin kegiatan ekspor meliputi tata cara pengisian formulir, surat pemberitahuan ekspor barang atau surat pemberitahuan ekspor barang tertentu.

Prosedur ekspor Indonesia yang dijalani oleh pelaku usaha di departemen perdagangan untuk mendapatkan surat izin kegiatan ekspor yang terdaftar (Approved Exporter). Departemen Perdagangan Republik Indonesia menyediakan dua metode pengajuan permohonan izin ekspor. Metode pertama, pengajuan permohonan melalui situs resmi Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Metode kedua, pelaku usaha mendatangi langsung ke loket pelayanan perdagangan luar negeri. Sebelum mengisi formulir registrasi eksportir, pelaku usaha sudah mempersiapkan kelengkapan dokumen dan data. Kelengkapan dokumen dan data diperlukan oleh departemen perdagangan untuk pemrosesan penerbitan berkas perizinan.

Isi dokumen dan data tersebut antara lain surat izin usaha perdagangan, nomor pokok wajib perusahaan, surat keterangan lokasi perusahaan, surat akta pendirian perusahaan dan surat akta perubahan terakhir yang telah disahkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia, sertifikat tanah perusahaan, laporan keuangan perusahaan, nama-nama penanggung jawab perusahaan beserta NPWP masing-masing penanggung jawab perusahaan, tanda pengenal perusahaan eksportir.

Dokumen dan data akan dikembalikan kepada pelaku usaha apabila dokumen data tersebut dinilai oleh petugas di departemen perdagangan terdapat unsur pelanggaran (tracking). Departemen perdagangan tidak akan memproses lebih lanjut surat permohonan izin eksporter tersebut. Sebaliknya, jika dokumen dan data dinyatakan valid akan diterbitkan surat izin ekspor. Bersamaan dengan itu, departemen perdagangan akan memberikan data elektronik perizinan ekspor ke Indonesia National Single Window (INSW) atau Foreign Trade Association (FTA). Pelaku usaha dapat mengambil langsung berkas perizinan ekspor di loket pelayanan perdagangan luar negeri.

Prosedur ekspor Indonesia ini diberlakukan oleh departemen perdagangan untuk perusahaan yang kegiatan ekspor melibatkan barang yang diatur dan diawasi tata niaganya. Sedangkan barang ekspor yang tidak diatur atau diawasi tata niaganya cukup menggunakan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Surat izin perdagangan usaha ini dikeluarkan oleh kantor wilayah departemen perindustrian dan perdagangan setempat. Departemen Perdagangan Republik Indonesia akan mengeluarkan peraturan terbaru terkait dengan barang ekspor yang diatur dan diawasi tata niaganya. Oleh karena itu, pelaku usaha harus sering memeriksa status barang ekspornya.

Selama pelaku usaha mengikuti prosedur ekspor, pelaku usaha akan dilibatkan oleh banyak instansi. Sejak barang ekspor tiba di pelabuhan atau bandara, kelengkapan dokumen dan data yang berkaitan dengan barang ekspor merupakan harga mati. Dokumen dan data yang tidak sesuai dengan keadaan barang ekspor akan ditolak oleh departemen perdagangan dan kepabeanan. Jika terdapat unsur pelanggaran (tracking) dapat melibatkan institusi lain seperti Kepolisian Republik Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>